Adakah Negarawan di Sekitar
Kita ?
”Tiap persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan oleh
karena itu insidental,” kata Sjahrir, ”Usaha untuk menyatukan bagian-bagian
secara paksa hanya akan menghasilkan anak banci.” Persatuan seperti itu,
katanya, hanya akan menjadi ”sakit, tersesat, dan merusak pergerakan.”
Abraham
Lincoln menunjukkan kenegarawanannya bahkan ketika dia mengobarkan perang
saudara di Amerika Serikat. Dia mengerahkan pasukan dari utara untuk memerangi
negara-negara bagian selatan yang ingin mengesahkan diskriminasi rasial dan
melegalkan perbudakan.
Bagaimanapun,
kerinduan terhadap seorang pemimpin, terhadap sebuah obor yang bisa menerangi
massa di tengah kegelapan, barangkali merupakan tuntutan manusiawi di
mana-mana—terlebih dalam masyarakat yang cenderung paternalistik seperti
Indonesia. Kerinduan semacam itu juga bukan omong kosong belaka.
Bagaimanapun,
seperti ekonomi tak bisa menjadi panglima, begitu pula politik. Politik pada
akhirnya cuma satu aspek dari kehidupan. Hatta dan Sukarno telah menunjukkan
bahwa persahabatan dan empati terhadap sesama manusia tidak layak dikalahkan
oleh perbedaan politik. Untuk banyak hal, dalam gaya dan konsepsi, mereka
berseberangan. Dan Hatta bisa saja menyerang atau mencaci-maki Sukarno karena
kebijakan dan tingkah laku politiknya. Tapi, dalam kehidupan pribadi, keduanya
sudah seperti saudara kandung.
Hal
yang seperti itu hanya mungkin melalui proses politik yang panjang. Tujuan
pendidikan politik, menurut Sjahrir, bukanlah ”untuk menciptakan agitasi,”
melainkan ”untuk membawakan kejernihan.” Jauh sebelum kemerdekaan, Hatta dan
Sjahrir menamakan gerakan mereka dengan Pendidikan Nasional Indonesia—bukan
partai. Meski anggotanya kecil dibandingkan dengan partai-partai Islam ataupun
nasionalis kala itu, gerakan ini jauh membuat risau kolonial Belanda. Hatta dan
Sjahrirlah, bukan Sukarno, yang dibuang ke Boven Digul.
Karena
perbedaan merupakan realitas dalam masyarakat, dan kebutuhan akan persatuan
mustahil senantiasa terpenuhi, yang paling bisa diharapkan dari seorang
pemimpin atau politisi adalah kesediaan untuk memperjuangkan kepentingan
kelompoknya dan melakukan tawar-menawar dengan kelompok lain secara beradab.
Kedua,
orang mencampuradukkan persatuan dengan kualitas kenegarawanan. Persatuan
menuntut kompromi, padahal sikap kompromistis bukan selalu merupakan kualitas
kepemimpinan yang baik. Dalam masyarakat demokratis dan plural, pemimpin harus
mewakili kepentingan publik pemilih dengan beragam kepentingan. ”Pertengkaran”
para politisi, betapapun mungkin memuakkan, adalah bagian dari realitas
masyarakat, tempat tiap-tiap elemennya memperjuangkan agenda yang
berlain-lainan. Persatuan saja bahkan belum tentu mengenyangkan rakyat yang
lapar diimpit krisis.
Kita
barangkali kecewa terhadap mereka, yang telah membuka momentum besar reformasi
tapi kurang cakap mengisinya. Tapi, di samping kelemahan-kelemahan yang mereka
miliki, patut pula kita tuding sistem, setidaknya karena sistemlah yang membuat
kita tak punya banyak pilihan pemimpin di luar Abdurrahman atau Amien.
Lebih
dari itu, ketika sebuah partai mampu menjunjung substansi di atas agitasi,
perbedaan sering tidak patut dikhawatirkan. Natsir dari Masyumi dan Kasimo dari Partai
Katolik bahkan terkadang beraliansi untuk isu tertentu di parlemen. Mereka juga teman yang saling menghormati.
Negarawan
dibentuk oleh sistem politik. Depolitisasi masif di zaman Orde Baru telah
demikian merasuk, bahkan masih kita rasakan bekasnya hingga kini. Banyak orang
pintar menganggap politik sebagai barang najis dan menghindarinya. Tak aneh
jika partai politik dan parlemen kemudian diisi oleh ”negarawan” sekelas
Harmoko, Siti Hardijanti Rukmana, atau Yorrys Raweyai.
Negeri
ini tengah menghadapi salah satu krisis ekonomi dan sosial yang terhebat.Ada
dua problem dalam harapan itu. Pertama, orang terlalu berharap kepada elite
politik. Setelah melalui proses demokratis, para pemimpin sebenarnya tak lebih
merupakan manifestasi dari publik, dari rakyat. Masyarakat sulit bisa
mendapatkan pemimpin lebih dari yang bisa diharapkannya.
Orang
pintar yang mencoba masuk dalam politik, seperti Sri Bintang Pamungkas atau
Budiman Sudjatmiko, harus terlempar atau masuk bui karena sistem otoriter dan
monolitik yang akhirnya hanya melahirkan bebek-bebek di parlemen. Sistem
pemilihan proporsional, bukan distrik, juga tidak banyak membantu munculnya
kader-kader pemimpin baru. Yang ada hanya petualang yang bersembunyi di balik
popularitas partai, bukannya politisi yang teruji mempertanggungjawabkan
mandatnya kepada publik pemilih.
Pandangan
bahwa tokoh dan para pahlawanlah yang menggerakkan sejarah mungkin lebih
merupakan mitos. Namun, harus diakui pula bahwa setiap masyarakat memiliki
mekanismenya sendiri untuk melahirkan tokoh-tokoh yang memiliki bentangan sayap
besar sehingga mampu terbang cukup tinggi, memiliki cakrawala yang luas, untuk
memandu anggota masyarakat selebihnya.
Para pemimpin juga tidak mesti bersatu. Kualitas
kenegarawanan Bung Karno, Hatta, dan Sjahrir tidak serta-merta dipertanyakan
hanya karena triumvirat itu akhirnya pecah berkeping-keping. Tidak selalu mudah
menemukan resep krisis yang sama, bahkan jika tujuan mereka sama-sama baik.
Namun, seperti sejarah selalu membuktikan, kualitas kenegarawanan yang tinggi
umumnya dicirikan oleh pengabdian terhadap gagasan-gagasan kemanusiaan yang
lebih kekal, lebih universal.
Patung
Bung Hatta dibakar karena kecamannya yang tajam terhadap Demokrasi Terpimpin
Bung Karno, yang menurut dia justru antidemokrasi. ”Kedaulatan rakyatlah, bukan
kedaulatan bangsawan ningrat, yang harus menjadi konsep demokrasi.”
Salah
satu krisis kita, kata orang, adalah krisis visi kenegarawanan. Sepertinya ada
kerinduan pada kemunculan seorang pemimpin besar. Tapi pentingkah itu?
Sejak
zaman pergerakan, kita menemukan ”konflik” di antara para elite. Apa yang ada
sekarang tidak lebih baik, atau lebih buruk dari itu. Dalam sistem yang
demokratis juga kian sulit seorang pemimpin untuk ”membuang sekat-sekat”, untuk
tidak terikat pada konstituennya, orang-orang yang memilihnya..
Sjahrir
masuk bui antara lain karena mengecam konsepsi nasionalisme Bung Karno sebagai
”sebuah nasionalisme yang dibangun atas solidaritas hierarkis, feodalistis:
sebenarnya atas dasar fasisme, musuh terbesar kemajuan dunia dan rakyat kita.”
Nasionalisme, bagi Sjahrir, adalah kendaraan belaka untuk menuju cita-cita
kemanusiaan luas yang tidak mengenal Timur atau Barat.
SPANDUK
yang terbentang di jalanan dan stiker yang tertempel di warung-warung rokok
belakangan ini bisa melukiskan salah satu kerinduan kita yang klasik. ”Para
elite politik jangan bertengkar. Rakyat lapar.” Lebih dari sekadar harapan agar
elite-elite politik bersatu, pesan itu sesungguhnya menggambarkan kerinduan
besar kepada kepemimpinan, kepada kenegarawanan.
Tak
terlalu mengherankan, ketika Soeharto jatuh, kita tergopoh-gopoh mencoba
mencari pemimpin. Dan kecewa. Bahkan, hanya beberapa bulan sebelum Soeharto
turun, banyak orang tak percaya ada pemimpin lain yang bisa menggantikannya.
“Terbang tinggi, dan cakrawala
yang luas. Mungkin itu adalah salah satu karakter negarawan yang terpenting.
Mereka mampu menyisihkan kepentingan jangka pendek, demi mencapai tujuan yang
jauh ke depan, melampaui zamannya. Mereka juga mampu menyisihkan kepentingan
sempit kelompoknya, demi tujuan besar dalam kehidupan bersama.”
Tidak
selalu mudah menjadi pemimpin, apalagi negarawan. Karakter-karakter tadi tidak
cuma menuntut pengetahuan dan pendidikan, tapi juga keberanian. Banyak orang
mengecam Amien Rais tidak sopan ketika pada 1993 dia menyuarakan pentingnya
”suksesi kepemimpinan”—dalam bahasa yang lugas, dia meminta Soeharto turun.
Banyak orang, terutama di kalangan Islam sendiri, juga mengecam Abdurrahman
Wahid untuk gagasannya tentang toleransi beragama—untuk pentingnya melebur
sekat-sekat.
Untuk NKRI 2014-2019, kami berharap orang yang punya sifat negarawan
bukan politisi busuk
